Tujuan,Fungsi dan Tugas Pengadilan Tata Usaha Negara

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai pilar utama pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum yang diberlakukan dalam bentuk Undang-Undang Dasar sebagai peraturan utama atau Konstitusi hingga yang paling bawah dalam posisi hierarki urutan perundang-undangan Indonesia yaitu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  Sesuai amanah dari Konstitusi bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Yang mana tujuan dari adanya negara hukum ini adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan dari penguasa dalam pelaksanaan pemerintahan serta melindungi Hak Asasi Manusia para warganya.

Banyak pendapat para ahli tentang teori adanya negara hukum ini. Salah satunya yaitu dari Frederic Julius Stahl yang mengemukakan ciri negara hukum,ada 4 poin yaitu Pengakuan HAM,Pemisahan Kekuasaan,Pemerintahan berdasarkan UU dan adanya Peradilan Administrasi Negara. Pakar hukum dari Indonesia yaitu Prof Jimly Asshidiqie juga memiliki teori tentang ciri negara hukum modern,menurut beliau terdapat 12 poin yang harus ada bila suatu negara bisa disebut sebagai negara hukum,salah satunya yaitu Negara hukum harus memiliki Peradilan Tata Usaha Negara. Dari pendapat kedua ahli tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Peradilan Administrasi Negara ataupun PTUN memiliki posisi penting dalam sebuah Negara Hukum.

Pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara dalam kehidupan sebuah negara hukum. Dalam pelaksanaan kehidupan negara sangat erat hubungan antara negara dan Individu yang mana saling mempengaruhi. Pengambilan kebijakan oleh pejabat negara tentunya memiliki imbas langsung pada masyarakat,menjadi tanggung jawab pejabat pemerintah untuk memberikan pelayanan dan kebijakan yang bertujuan mesejahterakan individu-individu di dalam suatu negara atau masyarakatnya. Tentunya dalam pelaksanaan pasti terdapat evaluasi,menjadi sebuah masalah ketika terjadi sengketa tata usaha negara. Ketika dalam proses pengambilannya ada hal-hal yang membuat suatu kebijakan menjadi  dapat disengketakan karena perdebatan sah atau tidaknya suatu keputusan yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara,hal ini sesuai dengan yang disebutkan di pasal 47 UU PTUN. Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diselesaikan disini maksudnya adalah sengketa yang muncul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Badan Hukum Perdata atau orang dengan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara baik yang ada di wilayah pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Sengketa kepegawaian dan Sengketa Informasi juga termasuk berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud sebagai sebab munculnya sengketa yang terjadi antar Badan Hukum Perdata atau orang dengan Pejabat atau Badan Tata Usaha negara ini untuk dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ini juga harus memenuhi  syarat-syarat tertentu sesuai dengan pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 . Syarat pertama yaitu Keputusannya bersifat tertulis,tertulis disini bukan dalam arti bentuk formalnya,tetapi cukup tertulis dengan catatan jelas siapa yang mengeluarkannya apakah badan atau pejabat tata usaha negara,kemudia jelas isi dan maksud tulisan tersebut yang menimbulkan hak serta kewajiban serta jelas kepada siapa tulisan itu ditujukan. Yang kedua bersifat konkret,artinya objek dalam keputusan tersebut dapat ditentukan siapa dan berwujud. Yang ketiga bersifat Individual ,artinya tidak bersifat untuk kepentingan umum  tetapi jelas ditujukan pada orang-orang atau badan hukum tertentu.Yang keempat yaitu bersifat final,maksudnya adalah bersifat definitif menimbulkan  akibat hukum dan tidak perlu mendapat persetujuan dari  pihak lain diatasnya.

Tetapi ada keadaan ketika keputusan Tata Usaha Negara itu dikeluarkan Pengadilan tidak berwenang mengadili  sengketa keputusan itu,yakni ketika dalam kondisi perang ,keadaan bahaya, keadaan bencana alam dan kondisi luarbiasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga ketika dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986.

Ada beberapa keputusan juga yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat didepan PTUN. Diantaranya yang pertama Keputusan TUN yang merupakan perbuatan Hukum Perdata,Keputusan TUN yang merupakan peraturan yang bersifat umum, Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan,Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana,Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan,Keputusan TUN mengenai  Tata Usaha ABRI,dan Keputusan Panitia Pemilihan Umum baik di wilayah Pusat maupun Daerah.

Pada tingkat pertama yang berhak memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Tinggi TUN. Dan dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN setelah menempuh semua upaya administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjadi dasar pembuatan Keputusan TUN yang bersangkutan. Apabila para pihak yang bersengketa merasa tidak puas atas putusan Keputusan Pengadilan Tinggi TUN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Tinggalkan Balasan