Putusan MK vs Tap MPR

Dinamika pengurutan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami proses yang cukup panjang . Perkembangan yang terjadi sejak pengaturan tentang hal ini membuat dari waktu ke waktu terjadi perubahan tata urutan yang tujuannya untuk lebih menyempurnakan . Tercatat ada empat kali perubahan yang diatur melalui empat peraturan yang berbeda dan yang terakhir dan berlaku saat ini adalah yang diatur di UU No.12 tahun 2011 tentang  Pembentukan peraturan-perundang-undangan. Jika kita melihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia saat ini yang diatur di Pasal  7 Ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 urutannya adalah yang paling atas UUD Negara RI Tahun 1945 kemudian Ketetapan MPR  setelah  itu dibawahnya ada UU/Perpu lalu ada PP dan dibawahnya lagi terdapat Perpres barulah yang paling bawah Perda. Baik perda Provinsi maupun perda kabupaten/kota. Konsekuensi dengan adanya tata urutan ini ialah Peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah harus bersumber dan isi/materinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Apabila UU diduga bertentangan dengan Konstitusi atau UUD NRI 1945 maka yang berhak mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi.  Dan peraturan lain dibawah UU yang diduga bertentangan dengan UU maka yang berhak mengujinya adalah Mahkamah Agung.  Apabila kita lihat hubungan dengan kasus diatas maka memang benar  UU diuji oleh MK dan Ketetapan MPR adalah memang diatas UU/Perpu. Tetapi  apakah putusan MK meliputi hasil JR pada suatu UU bisa dirubah melalui Tap MPR. Berdasarkan Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa Keputusan MK bersifat individual, konkret dan sekali selesai.  Yang artinya keputusan MK ialah bersifat final karena satu-satunya lembaga yang dapat menguji UU terhadap Konstitusi ialah MK sehingga apapun keputusannya wajib diikuti dan ditindak lanjuti. Dan bila dilihat dari kekuatannya ,yang mengatur hal ini adalah di UUD NRI 1945 yang menjadi konstitusi di negara kita yang berada di posisi tertinggi peraturan perundang-undangan. Bila mengutip perkataan Aristoteles dalam Politica yaitu Suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berdaulat hukum.  Patut untuk taat pada konstitusi bila memang hal ini diatur didalamnya.

Tindak lanjut dalam hal ini adalah diatur dengan UU kembali,karena untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum sehingga putusan MK perlu diakomodir dengan dibentuknya UU. Sesuai Pasal 10 Ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 tindak lanjut tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan dari Jaih Mubarak tersebut kurang tepat . Memang benar pada aturan tentang hierarki dan tata urutan perundang-undanagan  Tap MPR posisinya berada di atas UU yang mana hasil dari putusan MK nantinya juga akan menjadi UU karena hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh DPR atau Presiden. Tetapi Tap MPR tidak bisa menguji UU terhadap Konstitusi karena menurut amanah dari UUD Negara RI 1945 sendiri yang menjadi Norma dasar atau Grundnorm di Indonesia dan yang menempati posisi tertinggi hierarki putusan MK adalah bersifat final. Sehingga Ketetapan MPR tidak bisa untuk menggantikan posisi putusan MK yang sudah ada.

Tinggalkan Balasan