Perbedaan Subrogasi dalam Asuransi dengan Hukum Perdata

Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur (si berpiutang) baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur (si berutang) yang meminjam uang dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur lama, sebagai kreditur yang baru terhadap debitur.

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 BW. Subrogasi artinya, penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur. Tujuan subrogasi adalah untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang-utang debitur dan atau meminjamkan uang kepada debitur. Yang paling nyata adanya subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan dan kedudukan kreditur kepada pihak ketiga (Pasal 1400 BW). Peralihan kedudukan itu meliputi segala hak dan tuntutan termasuk hak previlegi

Pihak ketiga sebagai kreditur baru berhak melakukan penagihan utang terhadap debitur dan jika debitur wanprestasi, maka kreditur baru mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani dengan jaminan seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

Dalam sistem hukum common law,ada dua jenis subrogasi :

  1. Simple subrogation : pembayara pihak ketiga terhadap utang debitor, tidak serta merta menghapuskan hubungan utang- piutang antara debitor dan kreditor.
    pihak ketiga harus meminta supaya dilakukannya subrogasi sehingga pihak ketiga bisa bertindak dengan MENGGUNAKAN NAMA KREDITOR meminta pembayaran kepada Debitor.
  2. Reviving subrogation : pembayaran pihak ketiga kepada Kreditor mengakibatkan putusnya hubungan utang- piutang antara debitor dan kreditor.
    pihak ketiga meminta pembayaran utang kepada debitor dengan MENGGUNAKAN NAMANYA SENDIRI karena hubungan antara debitor dengan kreditor lama telah hapus.

Ada dua cara terjadinya subrogasi, yaitu karena (1) perjanjian (subrogasi kontraktual) dan (2) undang-undang. Subrogasi kontraktual dapat dilakukan dengan cara:

  1. Kreditur menerima pembayaran baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dari pihak ketiga, dan serta merta mengalihkan hak dan tuntutan yang dimilikinya terhadap orang ketiga tersebut terhadap debitur;
  2. Pihak ketiga membantu debitur. Debitur “meminjamkan” uang dari pihak ketiga yang dipergunakan untuk membayar utang kepada kreditur sekaligus menempatkan pihak ketiga tadi menggantikan kedudukan semula terhadap diri debitur.

 

Sementara yang kedua yaitu Subrogasi karena undang-undang ini terjadi disebabkan adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga untuk kepentingannya sendiri dan seorang kreditur melunasi utang kepada kreditur lain yang sifat utangnya mendahului. Contoh A berkedudukan sebagai kreditur kepada B dan B ini masih mempunyai kreditur yang lain bernama C.

Mengenai subrogasi yang terjadi karena perjanjian diatur dalam Pasal 1401 KUHPerdata dan subrogasi yang terjadi karena undang-undang diatur dalam Pasal 1402 KUHPerdata.

Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang, oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakan apabila memenuhi dua syarat berikut:

  1. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
  2. Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian.

Oleh karena itu telah jelas perbedaan antara subrogasi dalam perdata yang merupakan subrogasi dasarĀ  dengan subrogasi dalam asuransi yakni subrogasi berdasarkan undang-undang. Yang masing-masing memilki unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya serta penyebabnya yang berbeda satu sama lain. Artinya fungsi dari kedua jenis subrogasi ini juga memiliki perbedaan dalam penggunaannya.

Tinggalkan Balasan