Pengajuan Izin Usaha Jasa Pariwisata di Yogyakarta

Bisnis pariwisata di Yogyakarta cukup potensial mengingat Yogyakarta secara alami memiliki banyak potensi keindahan alam, keragaman dan keunikan budaya dan lain sebagainya. Kesemua potensi tersebut menjadi modal dalam industry pariwisata dan masih tetap terjaga kelestariannya. Harus diakui bahwa kelemahan dari industry pariwsata adalah karena industry ini bersifat massif dan massal melibatkan banyak orang jadi harus ada sinergitas dari segenap komponen bangsa. Bisa dikatakan bahwa Perkembangan bisnis perhotelan dan pariwisata di Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini bisa dilihat berdasarkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Yogyakarta dan pertumbuhan industri pariwisata termasuk bertumbuhnya jumlah hotel di Yogyakarta.

Berdasarkan ketentuan di Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan menyebutkan ketentuan terkait usaha jasa Perjalanan Wisata.

  1. Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d

merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

  1. Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
  2. Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
  3. Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
  4. Usaha Perjalanan Wisata berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV) atau Perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.
  5. Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

Dari ketentuan di atas disebutkan bahwa secara teknis mekanisme operasional usaha diatur melalui Peraturan Walikota, artinya termasuk bagaimana ketentuan dan persyaratan pengajuan Surat Izin Usaha Travel Agent / Biro Perjalanan Wisata akan diatur di dalam Peraturan Walikota.

Dibawah ini adalah persyaratan yang mesti Anda lengkapi

  1. Domisili Perusahaan

Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), sesuai namanya adalah surat yang menyatakan domisili seseorang atau suatu badan usaha. Surat keterangan domisili dibutuhkan untuk mengurus berbagai dokumen legal lainnya seperti SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, dan untuk mengurus usaha perdagangan lainnya.

Surat keterangan domisili bisa dibuat di kantor kelurahan atau kantor kecamatan. Tidak ada sanksi atas tidak adanya surat keterangan domisili ini, tetapi untuk pengurusan izin lain, jika tidak ada surat keterangan ini akan terhambat. Hingga surat ini mutlak dibutuhkan jika kita akan mengurus berbagai perizinan, terutama untuk membuka suatu usaha.

S urat keterangan domisili bisa dibuat di kantor kelurahan atau kantor kecamatan. Tidak ada sanksi atas tidak adanya surat keterangan domisili ini, tetapi untuk pengurusan izin lain, jika tidak ada surat keterangan ini akan terhambat. Hingga surat ini mutlak dibutuhkan jika kita akan mengurus berbagai perizinan, terutama untuk membuka suatu usaha.

Persyaratan Administratif Pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

Persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus surat keterangan domisili sebagai berikut.

  • Salinan KTP yang bersangkutan atau KTP pemilik/pendiri badan usaha.
  • Salinan KK.
  • Surat pengantar/keterangan dari RT dan RW.
  • Instansi yang berhak mengeluarkan surat keterangan domisili adalah kelurahan atau kantor kecamatan.

Prosedurnya sangat sederhana, pemohon membawa seluruh persyaratan yang diperlukan dan mengajukan surat keterangan domisili ke kantor kelurahan atau kecamatan. Hanya diperlukan waktu satu hari untuk mengurus surat keterangan ini jika persyaratannya sudah lengkap.

  1. NPWP Perusahaan termasuk NPWP person pemegang saham

Nomor Pokok Wajib Pajak. Memiliki NPWP atas nama pemilik/ penanggung jawab perusahaan. Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Untuk persyaratan dan prosedur pendaftaran NPWP sendiri adalah dengan tahapan sebagai berikut.

  • Berdasarkan sistem penaksiran sendiri untuk setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, untuk diberikan NPWP.
  • Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
  • Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
  • Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
  • Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

 

  1. Akte pendirian Perseroan Terbatas khusus Travel

Akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas (“Perseroan”) memuat anggaran dasar Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur bahwa anggaran dasar Perseroan harus sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan,

jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

 

  1. Surat Izin Tempat Usaha – SITU

Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut Izin adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan. SITU sangat penting untuk mengurus dokumen-dokumen Perusahaan lainnya dalam rangka pendirian, disamping itu SITU juga berfungsi sebagai dokumen legalisasi yang menunjukan bahwa Tempat yang anda gunakan sebagai tempat usaha sememangnya telah mendap Berikut prosedur penerbitan SITU:

  • Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten dengan melampirkan seluruh dokumen di atas;
  • Selanjutnya Permohonan Izin yang diterima dilakukan pencatatan secara administratif dan apabila dipandang perlu dilakukan peninjauan lokasi tempat usaha oleh suatu tim;
  • Hasil peninjauan dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan bersama dengan berkas persyarataan izin yang diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  • Untuk usaha tertentu sebelum SITU diterbitkan wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang berhubungan dengan bidang usaha pemohon;
  • Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapaan persyarataan permohonan izin, peninjauan lokasi tempat usaha, dan menganggap tidak ada permasalaan segera menerbitkan izin yang diajukan oleh pemohon;
  • Permohonan izin dikabulkan dengan penerbitan SITU apabila semua Persyarataan telah dipenuhi.atkan izin untuk berdiri sebagai tempat usaha.

 

  1. Surat Izin Usaha Perdagangan – SIUP

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP/ Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

urat izin usaha perdagangan seperti yang kita kenal dengan singkatan SIUP yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang Anda lakukan. Surat Izin Usaha Perdagangan di keluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Surat Izin Usaha Perdagangan tidak hanya di butuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha di kemudian hari.

SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggungjawabperusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sedangkan SIUP perusahaan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama menteri.

  1. Surat Izin Usaha Pariwisata – SIUP
  2. Surat Izin Tetap atau Sementara dari Dinas Pariwisata Pemda Setempat untuk menjadi Anggota ASITA

Dan dibawah ini adalah persyaratan untuk menjadi anggota ASITA , tak terkecuali termasuk ASITA Yogyakarta, ASITA Bandung, ASITA Bali, ASITA Surabaya, ASITA Jakarta dan seluruh ASITA dikota kota tempat tujuan wisata populer di Indonesia. Dalam keanggotaan ASITA ini terbagi menjadi dua bagian, yakni penuh (Full Member) dan keanggotaan peserta (Associate Member) selain uang pendaftaran juga dikenakan uang iuran tahunan. Dan berikut persyaratan untuk menjadi anggota ASITA PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA ASITA Denah Lokasi dan Foto Kantor Daftar riwayat hidup Pimpinan Perusahaan dan tenaga ahli Melampirkan Struktur Organisasi Perusahaan Melampirkan status Kantor Tempat Usaha dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Berkas permohonan dijilid dan rekomendasi diteruskan oleh DPD ke DPP untuk memutuskan diterima atau tidaknya. Berbentuk PT ( Perusahaan Terbatas ) bukan CV Membayar Biaya Administrasi yang telah ditetapkan Semoga menginspirasi (TWM/Tijitibeh)

Tinggalkan Balasan