Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan MK Bahwa Anak di luar Nikah memiliki Hubungan Keperdataan

Ada dua terminology yang perlu untuk dicermati yakni definisi anak zina dan juga anak hasil nikah siri untuk membaca arah dari Putusan MK tersebut. Anak zina adalah anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah ( perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya ) dan berakibat hanya bernasab kepada ibu. Sementara itu faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang undangan merupakan kewajiban administratif

Anak Hasil Nikah Siri ialah anak yang merupakan hasil dari Nikah siri, Nikah siri artinya nikah yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya atau sesuai dengan syarat agama masing-masing calon mempelai tetapi tidak atau belum dicatatkan perkawinannya oleh negara. Statusnya anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya.

Hubungan Nasab dan Hub Perdata Apakah menjadi addresat dari norma baru yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi ?

MK tidak membuat norma baru dalam hal hubungan nasab dan hubungan perdata tetapi hanya mempertegas status dari anak bagaimana hubungannya dengan orangtua biologisnya. Karena dalam hal ini agama Islam tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan demikian pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya. Pada intinya asalkan kedua orang tua telah melakukan perkawinan secara sah secara agama walaupun tidak dicatatkan pada negara / nikah siri mengakibatkan status anak adalah anak sah dan memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tua biologisnya. Sehingga putusan MK disini mengoreksi penafsiran pada pasal 43 yang mana agar anak tetap bisa jelas statusnya dengan kedua orang tua biologisnya walaupun perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan di negara.

Tinggalkan Balasan