Membangun Kedaulatan Pangan

Menjadi sebuah tantangan bagi sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan masuk 5 negara di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan menciptakan kondisi bahwa dengan kemampuan yang ada bisa menjadikan salah satu bagian penting yakni pangan dapat dipastikan kedaulatannya.

Dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka menuju kepada penjaminan keamanan pangan negara, pemerintah haruslah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mempertimbangkan faktor keberlanjutan hasil dari usaha yang dilakukan, salah satunya adalah menitikberatkan usaha penyediaan pangan pada produksi pertanian keluarga, hal ini dalam rangka sebagai bentuk substitusi peran industri besar sebagai penyedia produk pangan secara massal yang berorientasi pada pertanian ekspor dan juga kebijakan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Padahal untuk membentuk kedaulatan pangan sendiri haruslah didasarkan pada kemampuan sendiri dengan memaksimalkan sumber daya yang ada supaya tidak bergantung dan tidak perlu mengandalkan faktor lain selain kemampuan sendiri. Namun bentuk yang dilakukan saat ini berupa ekspor impor oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan belum bisa menjadi solusi dan artinya memang kedaulatan pangan dalam arti yang menyiapkan kebutuhan sendiri perlu dimaksimalkan.

Kedaulatan Pangan adalah konsep  pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri  melalui produksi lokal yang lebih ke arah individu dalam pelaksanaan produksi, distribusi, dan mengkonsumsi pangan  . Kedaulatan pangan merupakan konsep berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak atas pangan yang memiliki kualitas gizi baik di tengah kebijakan pangan yang cenderung melempar masalah pemenuhan pangan ke institusi pasar. Bentuk kedaulatan yang didasari dengan bentuk produksi kebutuhan pangan dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia sekaligus menghargai kemampuan bangsa dalam rangka membentuk kemandirian untuk menentukan dan melaksanakan sistem pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangannya sendiri yang tidak berorientasi kepada profit dan permintaan pasar tetapi bertujuan membentuk solidaritas tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pertanian yang baik dan bukan secara agrobisnis semata.

Kedaulatan pangan adalah sebuah solusi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia apalagi di era perdagangan bebas yang seluruh komoditas secara global menjadi sangat gencar dipasarkan terutama oleh negara-negara besar yang memiliki faktor produksi luarbiasa. Adalah sebuah harapan supaya ketika negara-negara lain kian gencar memasarkan produk hasil pertaniannya ke Indonesia tetapi kita tidak perlu lagi menjadi bangsa yang terjajah secara tidak langsung dalam menentukan kebutuhan pangan sendiri karena kebutuhan pangan dapat dipenuhi sendiri tanpa bergantung pada produk negara lain. Artinya cita-cita dari kedaulatan pangan ini adalah sebagai salah satu bentuk menegakkan harga diri Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka terutama dalam menentukan kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan pangan rakyatnya sendiri. Terlebih lagi dalam pengambilan kebijakan pangan nasional harus terbebas dari segala bentuk intervensi dari pihak asing dan oleh karena itu negara tidak perlu menerima suplai bantuan dana dari lembaga asing atau negara lain yang dibalik pinjaman itu pasti terselip arahan-arahan yang belum tentu menguntungkan bagi rakyat sendiri.

Konsep pelaksanaan usaha mewujudkan kedaulatan pangan dari segi kebijakan oleh pemerintah  secara sederhana ialah  dengan cara mengubah kebijakan terkait pangan yang cenderung kapitalistik, ekstraktif, polutif, dan berorientasi pada permintaan pasar, menganggap pangan hanyalah bagian dari komoditas dari perdagangan dan menyerahkan upaya pemenuhan pangan terutama dalam lingkup makro sepenuhnya tergantung mekanisme pasar agar dapat diubah menjadi kebijakan yang menghargai kemampuan bangsa sendiri dengan menempatkan,memberdayakan dan menyiapkan usaha produksi dari produsen pangan lokal agar bisa memenuhi kebutuhan bangsa secara mandiri tanpa meninggalkan faktor lain berupa pelestarian lingkungan dan budaya yang ada serta pemerintah bisa melindungi produsen pangan lokal dari sistem mekanisme pasar yang tak adil karena harus bersaing dengan produsen besar dari negara lain yang produknya masuk hingga ke  Indonesia. Artinya bila dikerucutkan lagi adalah mengelola sistem pengelolaan pangan secara agrikultur tanpa meninggalkan faktor agrobisnis yang menjadi tantangan setiap faktor produksi di zaman perdagangan bebas secara global seperti ini.

Ketergantungan pemenuhan pangan ke pihak luar di tengah potensi yang dimiliki bangsa ini untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri adalah sebuah ironi yang harusnya menjadi semangat agar Indonesia mampu mewujudkan gelarnya sebagai negara agraris. Dengan potensi berupa kesuburan lahan dan luasnya tanah baik yang sudah ada dan dikelola maupun potensi lahan yang dimiliki Indonesia menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa ini sangat mampu untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Tetapi mungkin karena kemauan yang belum ada ,etos kerja dan mungkin faktor lain yang cenderung mengarah kepada sifat malas membuat potensi yang ada belum tergali sehingga belum mau untuk membentuk negara yang bisa melaksanakan kedaulatan pangan. Kegagalan bentuk pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki akhirnya berimbas pada kebijakan pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional, hingga digunakanlah jalan pintas impor kebutuhan pangan tanpa mengatasi akar masalah yang ada yaitu peningkatan dan pemberdayaan produksi pangan lokal yang tentunya hal ini telah mencederai semangat kedaulatan pangan. Tinggal kemauan yang perlu dilecut kembali semangatnya apakah kedaulatan pangan  ini diambil sebagai solusi atau hanya cita-cita tanpa usaha yang dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,produsen pangan lokal dan bangsa .

Tinggalkan Balasan