Korupsi Proyek Jasa Pemasangan Instalasi Kelistrikan Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang

Kasus ini berawal dari hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Hambalang, Audit BPK menemukan peran Mahfud Suroso selaku Direktur Utama PT Dutasari Citralaras yang menerima uang muka sebesar Rp63,3 miliar yang tidak seharusnya diterima. Temuan aliran dana ini diduga terkait dengan pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang mengatakan PT Dutasari Citralaras berperan dalam menampung fee proyek Hambalang yang selanjutnya dialokasikan ke Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan DPR. Kemudian pada April dan Juni tahun 2013 KPK memanggil Mahfud Suroso untuk diperiksa sebagai saksi untuk tiga tersangka, yakni AM (Andi Mallarangeng), DK (Deddy Kusdinar), dan TBMN (Teukeu Bagus Muhammad Noer) terkait kasus korupsi Proyek Hambalang. Dan akhirnya pada November 2013 setelah dilakukan investigasi dan pemeriksaan saksi-saksi lain, Mahfud Suroso selaku kasus Komisaris PT Dutasari Citralaras ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam Korupsi penyediaan jasa instalasi kelistrikan di Proyek Hambalang.

PT Dutasari Citralaras sendiri merupakan Perusahaan subkontraktor dari PT Adhi Karya dalam penyediaan jasa instalasi kelistrikan di Proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang,di Bukit Hambalang, Bogor Jawa Barat. PT Dutasari Citralaras sebagian sahamnya dimiliki Mahfud Suroso yakni sebesar 40 persen, Munadi Herlambang sebesar 20 persen,  Attiyah Laila (istri Anas Urbaningrum) sebesar 20 persen dan Roni Wijaya ( Direktur Operasional PT Dutasari Citralaras) sebesar 20 persen. Proyek Hambalang dimulai sejak 2003 saat masih berada di Direktorat Jenderal Olahraga Depdikbud dengan tujuan menambah fasilitas latihan olahraga selain Ragunan. Pada periode 2004-2009, proyek tersebut dipindah ke Kemenpora dengan pengurusan sertifikat tanah Hambalang, studi geologi serta pembuatan masterplan. Pada 2009, anggaran pembangunan diusulkan menjadi sebesar Rp1,25 triliun sedangkan pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu. Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp1,175 triliun, hanya Rp275 miliar yang mendapat pengesahan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 sebesar Rp125 miliar dan tambahan Rp 150 miliar melalui APBN-P 2010. Anggaran tersebut bahkan bertambah menjadi Rp2,5 triliun karena ada pengadaan barang dan jasa.

Machfud diduga telah melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri sebesar Rp 185,5 miliar dari proyek Hambalang. Padahal Mahfud merupakan subkontraktor mekanikal elektrikal, yang biaya dalam melaksanakan proyeknya hanya mencapai Rp 89,1 miliar. Korupsi ini berawal ketika Mahfud mendengar proyek P3SON Hambalang dan sebelum pelaksanaan lelang, Mahfud mendekati Adhi Karya. Dia membujuk perusahaan pelat merah itu supaya menggandengnya menjadi sub-kontraktor. Lobi itu berhasil. Akhirnya Mahfud melalui PT Dutasari Citralaras mendapatkan kontrak senilai Rp 245 miliar dalam pekerjaan mekanikal elektrikal di proyek Hambalang asalkan dia mau mengelola dan memberikan jatah 18 persen buat para pejabat dari proyek itu. Namun Machfud protes. Sebabnya adalah dia merasa belum untung karena mesti menanggung beban komisi 18 persen itu. Akhirnya Teuku Bagus memerintahkan Manajer Estimator Divisi Konstruksi I Adhi Karya, Yuli Nurwanto, menaikkan nilai kontrak Machfud Rp 50 miliar, sehingga menjadi Rp 295 miliar. Di dalam perjalanan, langkah Adhi Karya sempat terhalang oleh Muhammad Nazaruddin. Karena suami Neneng Sri Wahyuni itu juga tergiur menggarap proyek Hambalang. Machfud lantas meminta bantuan kepada Anas buat menghalau Nazaruddin. Lobi itu tembus dan Nazaruddin akhirnya mundur dari proyek itu. Dan dari proyek tersebut akhirnya Mahfud mendapatkan keuntungan dari penggelembungan anggaran proyek jasa pemasangan instalasi kelistrikan yang digunakan untuk beberapa keperluan dan uangnya mengalir ke beberapa pihak yang selanjutnya akan dijelaskan. Satu hal yang menarik yang saat ini masih menjadi misteri adalah Mahfud Suroso sendiri berani untuk melakukan perbuatan korupsi dengan nilai yang besar tersebut dilakukan selain karena keinginan dirinya tetapi juga karena memiliki motivasi karena memiliki ‘orang dalam’ di KPK yang membuat kasusnya tidak membuatnya khawatir untuk diendus oleh KPK

Uang hasil korupsi Mahfud Suroso tersebut digunakan untuk Biaya wisata ke Eropa sebesar Rp 750 juta berwisata ke Eropa bersama Teuku Bagus M Noor, yang telah dipidana dalam perkara Hambalang, termasuk Mohamad Arifin, Masrokhan, Aman Santoso beserta keluarganya. Kemudian 46 Miliar untuk keperluan pribadi seperti membayar utang kepada Ronny Wijaya Rp 1,4 miliar selaku Komisaris PT Dutasari Citralaras, biaya rehabilitasi tiga unit rumah di Jakarta Selatan sebesar Rp 3,2 miliar, pembelian ruko di Fatmawati Festival Jakarta sebesar Rp 738 juta. Kemudian uang sebesar Rp 2,8 miliar buat membeli empat kios di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan. Selanjutnya, dia membeli satu unit Apartemen di Sudirman suites seharga Rp 1,42 miliar. Mahfud juga  memborong 15 unit apartemen di Bekasi Barat. Kemudian Rp 243,7 juta buat membeli villa di Sukabumi, Jawa Barat, kemudian juga membeli ruko  Kebayoran Lama, Jakarta Selatan seharga Rp 758 juta. Walaupun membelinya melalui kredit investasi di Bank Panin Mahfud membayar utang di bank itu sebesar Rp 3 miliar dengan uang hasil korupsi itu juga. Selain itu juga Mahfud membelikan baju batik untuk Anas Urbaningrum sebesar Rp 10 juta dari uang tersebut. Uang korupsi tersebut juga mengalir ke Senayan, disebutkan Wafid Muharam menerima Rp 6,5 miliar, mantan Ketua Komisi X DPR Mahyudin Rp 500 juta, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Olly Dondokambey Rp 2,5 miliar. Selain ke DPR mantan Kepala BPN Joyo Winoto juga mendapat Rp 3 miliar dan Andi Alfian Malarangeng selaku Menpora melalui Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng sebesar Rp 4 miliar, dan US$ 550.000, Lisa Lukitawati Rp 5 miliar, Adirusman Dault Rp 500 juta, membayar ganti rugi Muhammad Nazaruddin dalam mendapatkan proyek itu sebesar Rp 10 miliar serta Anas Urbaningrum sebesar Rp 2,21 miliar untuk membantu pemenangan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat 2010

Pada 1 Maret 2015 Mahfud divonis enam tahun penjara dan dennda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis Hakim menilai Machfud terbukti bersalah telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan kedua, yakni melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Mahfud juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp36,8 miliar. Dengan ketentuan, jika tidak membayar dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila tidak punya harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama dua tahun.

Tinggalkan Balasan