Konstruksi Hukum Bank Indonesia Dalam Melaksanakan Fungsi LOLR

Bank Indonesia memliki fungsi sebagai lender of the last resort. Dalam melaksanakan fungsi ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari, dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman.

Kebijakan lender of last resort (LOLR) yang baik terbukti sebagai salah satu alat efektif dalam pencegahan dan penanganan krisis. Sejalan dengan itu, BI telah merumuskan secara lebih jelas kebijakan the lender of last resort (LOLR) dalam kerangka JPSK untuk dalam kondisi normal dan darurat (krisis) mengacu pada best practices. Pada prinsipnya, LOLR untuk dalam kondisi normal hanya diberikan kepada bank yang illikuid tetapi solven yang memiliki agunan likuid dan bernilai tinggi. Sedangkan dalam pemberian LOLR untuk kondisi krisis, potensi dampak sistemik menjadi faktor pertimbangan utama, dengan tetap mensyaratkan solvensi dan agunan.

Untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik, Bank Indonesia sebagai lender of last resort dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada Bank Umum yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2004 yang telah disetujui DPR tanggal 15 Januari 2004. Sebagai peraturan pelaksanaan fungsi lender of the last resort, telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.05/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/1/2006 tanggal 3 Januari 2006. Pendanaan FPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di Indonesia, ruang lingkup LOLR hanya terkait industri perbankan dengan Bank Indonesia sebagai penanggungjawab terhadap LOLR. Terhadap permasalahan dan sistem keuangan yang ada di Indonesia, ada beberapa lembaga yang berhubungan erat dengan sistem keuangan di Indonesia yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ) dan pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaan sistem dan kewenangan tiap lembaga tidak lepas dari pengaturan hukum yang ada sebagai dasar hukum dari kewenangan lembaga tersebut.

Melihat dari  posisi keberadaan Bank Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kewenangan yang diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 jo. Undang-Undang 23 tahun 1994 atau disebut juga sebagai Undang-Undang Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dimana Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 4 tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanan kebijakan moneter.

Dalam hal Bank Indonesia sebagai Lender of the Last Resort, kewenangan Bank Indonesia dirumuskan dalam Pasal 11 Undang-Undang BI yang pada pokoknya menjlaskan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan jangka pendek ( FPJP ) dan fasilitas pembiayaan darurat ( FDP ). FPJP dapat diberikan oleh BI kepada bank yang mengalami kesulitan pendaan jangka pendek, dengan jangka waktu kredit maksimal 90 hari. Pada prinsipnya FPJP dilakukan untuk mengatasi kesulitan bank karena adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar ( liquidity mismatch ). Pemberian FPJP tersebut wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit / pembiayaan yang diterima. Agunan yan berkualitas tinggi tersebut meliputi surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai, dan aset kredit kolektabilitas lancar. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan kuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan FPD yang pendaannya menjadi beban pemerintah berdasarkan Pasal 1 huruf (4)  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2005 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat. UU BI mengamanatkan bahwa ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian FPD dan sumber pendanaan dari APBN untuk diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Meneliti lebih lanjut mengenai konstruksi hukum yang Ideal bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi LOLR, perlu diuraikan terlebih dahulu bagaimana pengaturan terhadap LOLR dan kewenangan lembaga terhadap LOLR.        Pengaturan terhadap LOLR dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999 ditujukan untuk penyelesaian kesulitan likuiditas perbankan pada Bank dalam jangka waktu yang pendek yaitu selama 90, untuk mengatasi kesulitan keuangan bank dalam kondisi yang normal. Pengaturan LOLR telah kembali dirumuskan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2004 dengan ditambahkan beberapa hal yaitu ditambahkan ayat (4) dan (5) dalam Pasal 11  Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa :

“(4) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang  pendanaannya menjadi beban pemerintah.”

(5)Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.”  

Apabila dilihat dari ketentuan tersebut, Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang No. 3 tahun 2004 mengamanatkan bahwa Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian FDP diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang ditetapkan paling lambat tahun 2004. Namun hingga saat ini belum ada dibentuknya Undang-Undang atas Pasal tersebut. Walaupun pada akhirnya, Kementerian Keuangan dan BI merumuskan dan mengeluarkan Peraturan yang berkaitan LOLR yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2005 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat dan Peraturan Bank Indonesia Nomo 8/1/PBI/2006 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat yang telah diganti dengan Peraturan BI nomor 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat bagi Bank Umum.  Walaupun dalam sementara waktu dapat menyelesaikan persoalan LOLR dan Pengaturan Menteri Keuangan dan BI memiliki kesamaan materi muatan yang didasarkan pada Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 17 Maret 2004 tentang ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang pendanaan berasal dari APBN, hal tersebut tidak cukup memenuhi sebagai dasar hukum LOLR sebab secara formil Peraturan BI dan Peraturan Menteri Keuangan tidak dapat disetarakan dengan Undang-Undang.

Hal kedua yang menjadi suatu permasalahan dalam LOLR yaitu terkait kewenangan lembaga antara BI, OJK dan LPS. OJK sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi LPP ( Lembaga Pengawasan Perbankan ) yang dulunya merupakan fungsi dari BI menjadi fungsi OJK, yaitu memiliki sistem pengaturan kelembagaan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan penilaian kesehatan bank berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU OJK. Bank memiliki predikat kurang sehat atau tidak merupakan salah satu kriteria untuk menentukan Bank sedang mengalami kesulitan atau tidak. Penentuan kesulitan perbankan tersebut merupakan awal dari proses dilaksanakannya fungsi LOLR oleh BI. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukannya tindak selanjutnya yang berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang OJK yang menjelaskan ketika suatu bank terindikasi adanya kesulitan likuiditas atau kesehatan bank yang memburuk , OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Atas hal tersebut adanya terjadi kesinggungan kewenangan antara BI dengan OJK dalam hal mengkoordinasikan bank-bank mana saja yang terindikasi mengalami kesulitan likuiditas karena hal tersebut menjadi kedua kewenangan dari BI dan juga OJK.             Lebih lanjut lagi mengenai pemberian fasilitas pembiayaan darurat terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan yang dialami bank berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang LPS yang menyatakan bahwa penanganan bang gagal yang berdampak sistemik dapat dilakukan apabila bank menyerahkan kepada LPS dokumen-dokumen terkait. Persinggungan terjadi dimana kewenangan BI dalam hal tersebut mengenai koordinasi terkait penanganan terhadap bank gagal yang berdampak sistemik khususnya yang telah menggunakan fasilitas pendanaan dari BI.

Oleh karena itu untuk menciptakan suatu Konstruksi Hukum yang ideal bagi Bank Indonesia, perlunya menegaskan peraturan terkait LOLR yang memiliki hukum yang jelas salah satunya yaitu penetapan mengenai ketentuan dan tata cara penyediaan dana FDP dalam Undang-Undang sesuai Pasal 11 ayat (5) UU No. 3 tahun 2004 serta penegasan dan keteraturan fungsi pengawasan antara BI dan OJK mengenai prosedur pengawasan terkait perbankan atas LOLR dan juga prosedur penyediaan dana yang jelas antara BI dan LPD terkait koordinasi atas sistem penyediaan dana.

Tinggalkan Balasan