Buruh dan Keadilan

Bukan jarang lagi bila buruh mendapat perlakuan demikian adanya dan kurang mendapatkan sorotan dari masyarakat. Padahal sejatinya buruh adalah golongan yang tidak ada bedanya dengan profesi yang lain bahkan mereka yang bekerja pada orang lain pada dasarnya adalah sama-sama buruh juga. Tindakan-tindakan terhadap buruh yang seringkali dilakukan dengan cara represif dan tak jarang dengan kekerasan disebabkan pola pikir bahwa buruh adalah kelompok dengan pendidikan rendah yang untuk mengontrolnya harus dengan paksaan. Pola pikir macam ini adalah pola pikir yang tak lebih baik dari apa yang dilakukan pada pribumi pada zaman kolonial dahulu,dan masih bertahan hingga sekarang karena tidak berkembangnya cara berpikir untuk lebih merangkul buruh dengan cara yang humanis dan meninggalkan cara kekerasan.

Sejarah buruh sendiri memang dimulai dari kesadaran pekerja untuk menuntut haknya, dilatarbelakangi jam kerja yang berlebih dan upah yang rendah maka buruh di Amerika dan Eropa mengadakan unjuk rasa dan memprotes pemerintah dan pengusaha. Tapi tak jarang aksi protes damai tersebut disambut kekerasan da aksi represif dari pemerintah. Dan yang paling terkenal adalah Kerusuhan Haymarket pada 1886 di Amerika dimana aksi ratusan ribu pekerja dibubarkan paksa polisi dengan menembaki demonstran yang telah beraksi secara damai selama 4 hari sejak 1 Mei dan banyak pekerja yang gugur disana ditambah pemimpin aksi buruh itu ditangkap dan dihukum mati [i]. Kemudian pada tahun 1889 di Paris di konferensi Sosialis Dunia 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh sedunia dengan sebutan May Day sebagai bentuk mengenang peristiwa Haymarket dan sejak itulah semangat menuntut keadilan bagi pekerja menyebar ke seluruh dunia.

Kekerasan yang terjadi justru mengarah kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) . HAM sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai bentuk anugerah-Nya tidak bisa lagi diganggu dan dilindungi oleh Negara dalam rangka menghormati harkat dan martabat manusia[ii]. Hak mendasar yang melekat sebetulnya tak ada kompromi lagi untuk dipenuhi,tapi terkadang sikap penolakan akan hak-hak yang dipenuhi tertutup karena tekanan dari atas dan buruh sendiri masih belum menyadari kekuatan yang ia miliki. Kekerasan terhadap pekerja kerapkali dilakukan,baik oleh pekerja di atasnya ataupun pihak lain memiliki kepentingan. Namun hanya sedikit yang terkespos dan diketahui,salah satu faktornya adalah ancaman teror dan ketakutan psikologis . Padahal hak-hak pekerja sendiri telah dijamin dan dilindungi oleh negara tanpa perlu takut ada tekanan dari pihak tertentu. Menurut penulis sendiri salah satu yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya pemahaman dari pekerja sendiri,disamping sedikitnya sosialisasi peraturan tentang perlindungan pekerja tetapi rendahnya pendidikan pekerja sendiri juga berpengaruh. Data menunjukkan rendahnya kualitas angkatan kerja terlihat dari perkiraan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SD ke bawah yang masih mencapai 52 juta orang atau 46,95 persen[iii].

Di Indonesia sendiri simbol perlawanan buruh yang hingga kini disebabkan oleh pelanggaran bahkan dikatakan kejahatan HAM adalah Kasus Marsinah. Marsinah yang merupakan buruh pabrik di Porong Sidoarjo yang ikut melakukan aksi protes buruh terhadap petinggi perusahaan akan tuntutan ketidak adilan yang menimpa buruh dikemudian hari ditemukan tewas dengan bekas siksaan yang amat parah dan kasusnya hingga kini masih gelap dan ada indikasi ditutup-tutupi [iv]. Marsinah menjadi simbol betapa simbol elit penguasa dan pengusaha yang merasa dirinya tinggi dan berhak mengatur hak kehidupan buruh sehingga berani untuk mengancam bahkan melakukan pembunuhan terhadap buruh . Apalagi di masa orde baru buruh dan hak-haknya dibungkam,aksi buruh dikatakan subversif karena dinilai dekat dengan ajaran komunisme,serikat buruh dibatasi,dibonsai dan dikontrol oleh pemerintah. Bahkan Muchtar Pakpahan pendiri SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ) dikatakan subversif dan diancam hukuman mati karena dalam desertasinya untuk gelar doktor Ilmu Hukum di UI berisi pembelaan terhadap hak kaum buruh dan berakibat ia dipenjara oleh rezim orde baru hingga masa reformasi[v].

Masalah pelanggaran HAM pada pekerja juga seringkali berkaitan dengan diskriminasi gender,utamanya pada pekerja wanita. Pembagian beban kerja yang tidak sesuai,kesenjangan upah,dan kekerasan serta pelecehan seksual adalah masalah utama yang masih perlu disoroti untuk dapat dilakukan penindakan dan diselesaikan masalahnya[vi]. Diskriminasi ini dikarenakan pekerja wanita masih dikategorikan sebagai kelas nomor dua dalam kelas pekerja dan dianggap sebelah mata dalam melakukan pekerjaan. Seakan untuk pekerja,hak asasi manusia pada dirinya berkurang dihadapan dengan siapa buruh itu bekerja. Padahal HAM adalah hak mutlak tiap manusia tanpa ada perbedaan disana.

Permasalahan terkait pengurangan hak-hak buruh ini kerapkali terjadi di negara berkembang,hal ini dikarenakan disanalah proses industrialisasi yang besar dan disertai potensi industri yang masih perlu digali lebih lanjut [vii] . Permasalahan terhadap buruh seringkali terjadi bila ada buruh yang menuntut keadilan baik terhadap pemerintah maupun pengusaha,dengan tindakan represif ,teror psikologi ,skors ,pemecatan,hingga kriminalisasi terhadap pekerja yang protes adalah bentuk yang umum kita saksikan. Maka menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat menegakkan peraturan terhadap pengusaha dan pabrik yang masih melakukan pengurangan dan pelanggaran hak terhadap buruh. Kemudian juga menegakkan keadilan terhadap buruh yang terkena kasus dengan pengusaha,artinya disinilah independensi kekuasaan kehakiman diuji ketika berhadapan dengan kasus seperti ini,apakah masih bisa objektif mencari kebenaran ataukah ada tendensi terhadap pekerja karena statusnya dibawah pengusaha.Keadilan terhadap buruh juga tidak terbatas hanya pada pekerja dalam negri tetapi juga pada pekerja migran yang berada di luarnegri.  Dan juga dalam membuat dan menerapkan regulasi terkait pekerja ataupun  industri secara umum jangan sampai ada kepentingan-kepentingan dari luar yang menginginkan pengaruhnya masuk ke regulasi tersebut agar ada keuntungan tertentu atau bahkan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

[i] http://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Buruh

[ii] Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

[iii] Data Badan Pusat Statistik

[iv] http://www.tempo.co/read/news/2013/05/09/064479081/20-Kasus-Marsinah-Gelap-Aktivis-Nyalakan-Lilin

[v] http://metro.kompasiana.com/2014/05/01/yang-istimewa-pada-peringatan-hari-buruh-2014-hari-ini-652950.html

[vi] http://www.voaindonesia.com/content/aktivis-stop-diskriminasi-buruh-perempuan-/1776974.html

[vii] http://politik.kompasiana.com/2014/02/14/negara-berkembang-dan-sistem-pembagian-kerja-internasional-baru–635096.html

Tinggalkan Balasan