Bagaimana kaitan antara konsep Extrajudicial Killing dengan Peristiwa Jambo Keupok?

Peristiwa Jambo Keupok terjadi pada tanggal 17 Mei 2003 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Peristiwa tersebut dinilai merupakan sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat dimana warga sipil mengalami beberapa tindakan yang dilakukan oleh aparat dalam rangka melaksanakan tugasnya membasmi anggota kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada peristiwa tersebut warga Desa Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan Aceh Selatan yang berjumlah 16 orang pada faktanya mengalami penyiksaan, penembakan, pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) dan pembakaran serta 5 orang lainnya turut mengalami kekerasan oleh anggota TNI.

Kronologi Peristiwa Jambu Keupok ini diawali setelah sebelumnya ada informasi dari seorang informan (cuak) di masyarakat yang memberikan informasi kepada anggota TNI bahwa pada antara tahun 2001 hingga 2002 di Desa Jambo Keupok adalah termasuk salah satu daerah basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh aparat keamanan dengan melakukan razia dan menyisir kampung-kampung yang berada di Kecamatan Bakongan. Dalam pelaksanaan operasinya, aparat keamanan dinilai sering melakukan tindak kekerasan terhadap penduduk sipil seperti penangkapan, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan dan perampasan harta benda. Puncaknya adalah ketika pada tanggal 17 Mei 2003,yaitu beberapa hari setelah operasi penyisiran daerah di Kecamatan Bakongan dilakukan, sekitar pukul 7 pagi, sebanyak 3 (tiga) truk tentara berisikan ratusan pasukan berseragam militer dengan memakai seragam lengkap berikut senjata laras panjang dan beberapa senapan mesin mendatangi desa Jambo Keupok dan memaksa seluruh pemilik rumah untuk keluar. Kemudian ratusan tentara yang mendatangi desa tersebut menyisir perkampungan dan menggiring semua warga untuk berkumpul di depan rumah salah seorang warga.

Kemudian setelah warga desa tersebut berkumpul di satu tempat para anggota TNI tersebut  menginterogasi warga satu persatu untuk menanyakan keberadaan orang-orang GAM yang mereka cari dan aktivitas GAM yang diketahui di sekitar daerah tersebut. Tetapi pada prakteknya ada perlakuan kasar yang terjadi, yakni ketika warga menjawab tidak tahu, tentara yang menginterogasinya langsung memukul dan menendang warga. Peristiwa tersebut mengakibatkan 4 warga sipil mati dengan cara disiksa dan ditembak, 12 warga sipil mati dengan cara disiksa, ditembak, dan dibakar hidup-hidup, 3 rumah warga dibakar, 1 orang perempuan terluka dan pingsan karena terkena serpihan senjata, 4 orang perempuan ditendang dan dipopor dengan senjata. Peristiwa ini juga membuat warga harus mengungsi selama 44 hari ke sebuah Masjid di desa tersebut karena takut anggota TNI akan kembali datang ke desa Jambo Keupok untuk melakukan hal yang sama. Dan hingga sekarang proses hukum terhadap para pelaku belum juga dilakukan dan warga juga belum mendapatkan keadilan atas perlakuan dari TNI yang telah mereka dapatkan.

Bila dikaitkan dengan konsep Extra judicial killing atau pembunuhan di luar proses peradilan dimana didefinisikan sebagai kejahatan yang dikutuk oleh dunia internasional karena merendahkan harkat dan martabat manusia karena hak untuk hidup merupakan hak paling utama dari hak asasi manusia, disusul kemudian oleh hak kebebasan, hak kebersamaan dan hak membangun. Extra judicial killing bila kita melihat dari sisi unsur yang terlibat adalah peristiwa yang selalu dilakukan oleh pihak yang seharusnya punya kewenangan untuk menghukum lewat proses hukum, tapi tidak dilakukan seperti dalam hal menghukum seseorang dengan hukuman mati adalah dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Keterkaitan kewenangan negara dalam perbuatan extra judicial Killing terutama dalam tragedi Jambo Keupok tidak bisa kita pungkiri lagi karena dari fakta-fakta yang ada TNI sebagai alat negara adalah unsur yang seharusnya paling bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.

Seharusnya apapun alasannya, Negara sendiri harus mengedepankan usaha penangkapan atau proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum untuk melakukan pengamanan dan menjamin kesejahteraan masyarakat haruslah dengan cara-cara yang menghargai hak asasi manusia. Ikhtiar ini sangat diperlukan karena dengan mengedepankan pelaksanaan dengan prinsip penjaminan hak asasi manusia akan membuat masyarakat akan lebih bersikap kooperatif karena aparat negara yang  sedang melaksanakan tugas melakukan dengan cara yang humanis. Terlebih tujuannya adalah menjaga agar mereka yang dicurigai atau diduga akan mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat dapat ditangkap untuk kemudian ditelusuri lagi bagaimana sebenarnya dan siapa saja yang terlibat. Penggunaan cara-cara yang baik juga sekaligus menghindari adanya peristiwa extrajudicial killing yang jelas-jelas bertentangan dengan konsep hak asasi manusia karena dengan menghilangkan nyawa seseorang yang statusnya masih terduga membuat mereka kehilangan hak-hak untuk membela diri yang diakomodir dalam sistem dan prosedur di peradilan pidana di Indonesia.

Sehingga keamanan negara atau bahkan kepentingan pemerintah tidak bisa menjadi alasan dilakukannya perbuatan extrajudicial Killing karena disana telah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki setiap negara dan dilindungi oleh Undang-undang. Negara disamping sebagai penjaga kedamaian di wilayahnya harus membangun kepercayaan rakyatnya atas tugas yang diembannya dengan cara melakukan sebuah proses dan cara-cara penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara humanis. Sehingga dapat disimpulkan negara harus bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi, mengembalikan kepercayaan masyarakat dan melakukan adanya sebuah tindakan untuk membuat para korban atau mereka yang terkena imbas dari peristiwa Jambu Keupok karena sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menjamin adanya keadilan di masyarakat.

 

Tinggalkan Balasan