Urgensi Teknologi dan Informasi sebagai Inovasi Pengembangan BMT dan Ekonomi Rakyat

Urgensi Teknologi dan Informasi sebagai Inovasi Pengembangan BMT dan Ekonomi Rakyat

Eksistensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang saat ini telah berkembang begitu pesat hingga ke berbagai pelosok tanah air sangat memiliki potensi untuk dioptimalkan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia. Secara hukum sendiri BMT yang disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memiliki fungsi sebagai penggerak ekonomi di masyarakat di berbagai daerah dengan sistem pembiyaaan berbasis syariah yang dimilikinya. Sehingga BMT ini perlu untuk dipikirkan strateginya dalam membangun daya saing dengan lembaga keuangan lainnya dan supaya peran BMT dalam merangsang pertumbuhan ekonomi bisa makin menyentuh semua kalangan.

Data menunjukkan, dari 59 juta pengusaha UMKM di seluruh wilayah Indonesia yang tercatat, baru 17 juta pengusaha yang tersentuh Kredit Usaha Rakyat (KUR)[1]. Artinya masih ada 71 persen pengusaha UMKM di seluruh Indonesia yang berpotensi untuk dilibatkan dalam proses pembiayaan dalam rangka pengembangan usahanya terutama dengan mekanisme syariah oleh BMT. Karena salah satu permasalahan penting industri yang belum bisa stabil dalam hal ini UMKM adalah dalam menghadapi permasalahan keterbatasan permodalan. Walaupun selain hal tersebut banyak masalah lain seperti pemasaran dan teknologi. Disinilah BMT harus mengambil peran untuk berupaya menyentuh pengusaha yang membutuhkan akses permodalan tersebut.

Jumlah BMT di seluruh Indonesia yang mencapai 5.200 BMT sehingga mampu melayani kurang lebih 10 juta nasabah yang kebanyakan merupakan pelaku UMKM.[2] Walaupun telah tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia, BMT sendiri masih memiliki beberapa keterbatasan untuk merangsang ekonomi masyarakat terutama di sektor bawah. Keterbatasan tersebut diantaranya karena BMT sejauh ini hanya terfokus pada penyaluran pembiayaan saja, dimana pembiayaan yang disalurkan oleh BMT tersebut hanya menyelesaikan permasalahan permodalan. Padahal sebenarnya permasalahan utama UMKM tidak hanya terletak di sisi permodalan saja, namun juga di sisi pemasaran dan teknologi. Sehingga kehadiran BMT harus bisa memberikan edukasi terkait penyelesaian masalah-masalah tersebut. Tapi tentunya perlu untuk disadari juga bahwa kebanyakan BMT memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, sehingga belum mampu memberikan edukasi bagi UMKM yang sudah selesai dengan urusan permodalannya dalam pengembangan usahanya.

Permasalahan yang ada tersebut di atas yang dicerminkan dengan kondisi ekosistem pembiyaan UMKM di Indonesia yang menyimpan banyak potensi tetapi belum optimal pelaksanaannya, ternyata berujung pada kondisi BMT yang belum siap untuk secara menyeluruh memberikan layanan untuk ikut menumbuhkan potensi UMKM baik dengan kurangnya kualitas SDM maupun keterbatasan informasi mengenai literasi pembangunan ekonomi oleh BMT. Untuk menghadapi keterbatasan dan permasalahan tersebut maka diperlukan peran aspek Teknologi Informasi (TI). Aspek TI ini seharusnya dengan kelebihan yang dimilikinya dapat diakses dan memberikan kemanfaatan tanpa dibatasi kondisi geografis dan waktu sehingga dapat mengedukasi masyarakat umum, pelaku UMKM, bahkan manajemen BMT itu sendiri. Tetapi aspek TI ini perlu juga untuk dibangun sedemikian rupa agar benar-benar mudah dipahami dan tentunya bisa dijadikan pedoman dalam pengelolaan ekosistem UMKM yang harapannya bisa disinergiskan dengan BMT. Hal ini perlu untuk diinisiasi oleh pemerintah dengan merangkul praktisi, pakar, jaringan pelaku industri keuangan mikro, dan berbagai ahli untuk mengumpulkan mereka dalam membuat sebuah sistem TI yang dirasa dapat menjadi solusi bagi pengembangan UMKM dan BMT dalam menghadapi permasalahannya.

 

[1] Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016

[2] Nur Indah Riwajanti, Islamic Microfinance in Indonesia: A Comparative Analysis between Islamic Financial Cooperative (BMT) and Shari’ah Rural Bank (BPRS) on Experiences, Challenges, Prospects, and Roles in Developing Microenterprises, Bulletin of Indonesian Economic Studies , Volume 50, Nomor 3, Tahun 2016

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *